KONDISI MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN

KONDISI MASYARAKAT INDONESIA

PADA MASA PENJAJAHAN

A.   Masa Penjajahan Bangsa Barat di Indonesia

Faktor-faktor yang mendorong bangsa-bangsa Barat pergi ke dunia Timur, antara lain sebagai berikut.

1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani (1453) mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat (Timur Tengah) terputus.

2. Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan ditemukan peta dan kompas yang sangat penting bagi pelayaran.

3. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal sehingga harganya lebih murah dan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

4. Adanya keinginan untuk melanjutkan Perang Salib dan menyebarkan agama Nasrani ke daerah-daerah yang dikunjungi.

5. Adanya jiwa petualangan sehingga menggugah semangat untuk melakukan penjelajahan samudra.

Pengertian Penjelajahan Samudra yaitu ekspedisi mengarunggi samudra luas dengan tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah.

Bangsa yang pelopor penjelajahan Samudra :

1.      Bangsa Portugis

2.      Bangsa Spanyol

Perjanjian-perjanjian penjelajahan Samudra :

1.      Perjanjian Toerdisilas yaitu perjanjian yang membagi bumi menjadi 2 bagian antara barat dan timur, bagian barat milik Spanyol dan bagian timur milik Portugis.

2.      Perjanjian Saragosa yaitu perjanjian yang membagi bumi menjadi 2 bagian antara utara dan selatan, bagian utara milik Spanyol dan bagian selatan milik Portugis.

Semboyan/tujuan Penjelajahan Samudera :

1.      Gold = mencari kekayaan (rempah-rempah, emas, perak dll)

2.      Glory = mencari kejayaan (mencari daerah jajahan )

3.      Gospel = menyebarkan agama Nasrani

A.    Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia

Latar Belakang :

1.      Ditutupnya bandar perdagangan Lisabon, Portugis (1585) oleh Raja Philip dari Spanyol.

2.   Hal itu mendorong Bangsa Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari daerah asalnya.

B.     Tokoh Penjelajahan Samudra dari  Belanda :

1.      Cornelis de Houtman dan de Keyzer (1595) memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan membawa 4 buah kapal. Pada bulan Juni 1596, mereka sampai di pelabuhan Banten.

2.      Jacob van Neck dan Van Waerwyck, dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada 28 November 1598. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. 

C.    Terbentuknya VOC (Vereenigde Oost Indiesche Compagnie atau Perserikatan Dagang Hindia Timur).

• Latar Belakang :

Keberhasilan rombongan Van Neck dalam perdagangan rempah-rempah, mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Olden Barneveld menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur.

• Waktu dan tempat : tahun 1602 dengan pusat diBanten

• Pimpinan VOC: 1. Francois Wittert

2.  Gubjen Pieter Both (1610-1614)

3.  Gubjen J.P. Coen (1619 -1623 & 1627-1629)

Di bawah pimpinan J.P. Coen pada tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta dan dijadikan sebagai Markas Besar VOC. J.P. Coen kemudian mengganti  nama Jayakarta menjadi Batavia.

Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan VOC Hak Octrooi (hak istimewa) sebagai berikut:

1.      Hak monopoli perdagangan.

2.      Hak untuk memiliki tentara.

3.      Hak untuk melakukan ekspansi ke Asia, Afrika dan Australia.

4.      Hak untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, dan mengadakanperjanjian dengan raja-raja yang dikuasainya.

5.      Hak untuk mencetak uang.

6.      Hak untuk mendirikan benteng.

•  Peraturan-peraturan Monopoli VOC

1. Verplichte Leverantie yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC.
2. Hak Ekstirpasi yaitu hak membisakan tanaman rempah-rempah yang melanggar ketentuan VOC.
3. Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
4. Pelayaran Hongi adalah pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan.

RUNTUHNYA VOC

Bersamaan dengan makin meluasnya kekuasaan VOC, di pihak VOC sebenarnya mendekati keruntuhannya karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

1.      VOC banyak mengeluarkan biaya baik untuk operasi-operasi militer (menghadapi perlawanan rakyat) maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga hutangnya menumpuk.

2.      Banyak pegawai VOC yang mencari keuntungan pribadi dengan malakukan korupsi.

Pihak pemerintah Belanda sendiri menilai bahwa VOC yang makin merosot kekuatannya tidak akan mampu lagi menguasai daerah yang luas seperti Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Dengan demikian, secara politik sejak 1 Januari 1800 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. 

KEKUASAAN PRANCIS DI INDONESIA

Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808–1811):

1)      Sesudah VOC dibubarkan, pemerintahan di Nusantara langsung berada di bawah pemerintahan Belanda. Namun semenjak tahun 1806, ketika Raja Louis Napoleon diangkat menjadi raja Belanda, sehingga Indonesia secara tidak langsung telah berada di bawah kekuasaan Prancis. Di Eropa, musuh bebuyutan Prancis adalah Inggris. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte masih belum mampu menaklukkan Inggris.

2)      Dalam menghadapi masalah dengan Inggris, pada tahun 1808, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris.

Langkah-langkah kebijaksanaan Daendels untuk mempertahankan P. Jawa

                Dalam bidang militer :

1)      Membuat jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan

2)      Mendirikan benteng-benteng pertahanan

3)      Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon

4)      Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya

5)      Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia

Dalam bidang Pemerintahan

1)      Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan karisedenan dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan.

2)      Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda.

3)      Perbaikani gaji pegawai dan memberantas korupsi.

4)      Pendirian badan-badan pengadilan.

 

Berakhirnya Pemerintahan Daendles

1.      Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda.

2.      Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan Inggris sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.

KEKUASAAN  INGGRIS  DI INDONESIA

Pemerintahan Raffles (1811–1816)

1.      Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahannya di India.

2.      Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta (India) kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur untuk Indonesia (Jawa).

3.      Tugas yang utama adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan.

Langkah-langkah Kebijakan Raffles

a.      Dalam bidang Pemerintahan :

1.      Pulau Jawa dibagai menjadi enam belas karesidenan.

2.      Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya.

b.      Dalam bidang perdagangan&keuangan :

1.      Penciptaan landrent system atau sistem sewa tanah

2.      Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi.

3.      Pemberian kebebasan kepada rakyat dalam usaha perdagangan seperti rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional.

Jasa-jasa Raffles di Indonesia:

1)      Menulis buku “History Of Java”

2)      Menemukan bunga langka “Rafflesia Arnoldi”

3)      Merintis pembuatan Kebun Raya Bogor

4)      Merintis penemuan Candi Borobudur

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia.

Konvensi London atau Perjanjian London (1814), yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda.

Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Dengan demikian, mulai tahun 1816, Pemerintah Hindia-Belanda dapat kembali berkuasa diIndonesia

MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (1816-1942)

A.    A. Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870.

·         Tokoh : van den Bosch

Ciri utama sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian yang laku dipasar internasional khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil pajak tersebut selanjutnya dikirim ke negeri Belanda.

·         Dampak sistem Tanam Paksa

a.      bagi bangsa Indonesia :

           Dampak Positif :

         1)      Rakyat Indonesia mengenal teknik jenis-jenis tanaman baru. 

         2)      Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor

         Dampak Negatif :

        1)      Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. 

        2)      Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat.

b.      bagi bangsa Belanda :

       1)      Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.

       2)      Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.

       3)      Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.

       4)      Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.

       5)      Berhasil membangun Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia. 

       6)      Perdagangan berkembang pesat.

B.    B. Sistem Politik Ekonomi Liberal (1870-1900)

Latar belakang :

Adanya tuntutan kaum liberal bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah Ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta; agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka harus diberi kebebasan berusaha. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat. Itu sebabnya zaman itu sering disebut zaman Liberal.

1.      Dikeluarkan Undang-undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 merupakan awal penerapan Politik Ekonomi Liberal di Indonesia.

2.      Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, telah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan.

C.     C. Politik Etis / Politik Balas Budi

Pada akhir abad ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan untuk memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan nama Trilogi van Deventer.

Isi Politik Etis / Trilogi Vandeventer :

1)      Irigasi, yaitu melakukan perbaikan dan pengembangan dalam bidang pengairan

2)      Emigrasi, yaitu proses perbaikan dalam hal kependudukan 

3)   Edukasi, yaitu perbaikan dan pengembangan dalam bidang pendidikan

ringkas materi sejarah kelas XII SMA

BAB I

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

1. BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai ( BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.

Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk menerima laporan dari ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3 keputusan yaitu :

a. Pernyataan Indonesia merdeka

b. Pembukaan UUD

c. Batang Tubuh UUD

2. PPKI

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalat-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.

B. PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan. Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ).

Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang menandatangani naskah proklamasi.

C. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.

D. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :

1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :

1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden

2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi

Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.

BAB II

KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949

A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA

Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.

B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA

Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.

C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI  BERBAGAI DAERAH

Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.

Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :

1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura

2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS

3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.

Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :

1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby

2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland

3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham

Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :

1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )

2. TNI harus hijrah ke daerah RI

3. RI merupakan bagian dari RIS

4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.

Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.

Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :

a. Pernyataan Delegasi Indonesia

1. Menghentikan perang gerilya

2. Bekerjasama mengembalikan keamanan

b. Pernyataan Delegasi Belanda

1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta

2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB

D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA

KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :

a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS

b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda

c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan

d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :

a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS

b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS

c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS

Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.

BAB III

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

A. PKI MADIUN 1948

Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI.

Pada tanggal 13 Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.

B. DI/TII

1. JAWA BARAT

Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI )

2. JAWA TENGAH

Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.

3. SULAWESI SELATAN

Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.

4. ACEH

Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).

5. KALIMANTAN SELATAN

Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.

C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )

Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.

D. ANDI AZIS

Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

E. RMS ( Republik Maluku Selatan )

Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.

F. PRRI/PERMESTA

Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI

( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.

G. G 30 S/PKI

Pada tanggal 30 September 1965 jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan :

1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI

2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD

3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.

Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.

BAB IV

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

1. DEMOKRASI LIBERAL

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di mana kepal negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara lain

a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )

Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb.

b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )

Masalah yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duber AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.

c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )

Masalah yang dihadapinya yaitu :

1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi

2. Peristiwa 17 Oktober

3. Peristiwa Tanjung Morawa

d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )

Masalah yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo

e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )

Pada masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.

f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )

Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.

g. Kabinet Djuanda

Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.

2. DEMOKRASI TERPIMPIN

Karena Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi :

a. Pembubaran Badan Konstitiante

b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS

c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

Sejak saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain :

a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup

b. Presiden mengangkat MPRS

c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN

d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden

e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR

Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain :

a. Dalam Negeri

1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan

politiknya kemudian memecah belah

2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis

Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib

3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran

komunis

b. Luar Negeri

Berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke

negara-negara yang komunis.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENYUSUNAN UUD BARU

Badan Konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan konstitusi/UUD yang tetap sebagai pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang pada tanggal 20 Nopember 1956. Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit, para anggota Badan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi :

a. Demokrasi terpimpin

b. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol

c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik

Konsepsi ini ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.

C. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DENGAN KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAHSAMPAI TAHUN 1965

1. SISTEM EKONOMI LIBERAL

a. Nasionalisasi De Javasche Bank

Sejak tahun 1951 Bangsa Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan tanpa ditunjang oleh barang ekspor lain sedangkan barang impor semakin bertambah. Untuk itu pemerintah pada masa kabinet Sukiman menasionalisasi Bank milik Belanda menjadi milik Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan saat itu dan untuk menata ekonomi9 ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.

b. Sistem ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ini merupakan gagasan Dr. Soemitro Djoyohadikusumo yang intinya merupakan suatu kebijakan untuk melindungi pengusaha pribumi namun gagal karena para pegusaha Indonesia lamban dalam usahanya dan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.

Usaha ini dilanjutkan oleh Menteri Yusuf Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman modal dengan harapan akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.

Usaha selanjutnya dilakukan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadiosuryo yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi.

c. Sistem ekonomi Ali-Baba

Merupakan bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi ( Ali ) dan non pribumi ( Baba). Ide inipun mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dan pengusaha pribumi hanya diperalat untuk mempermudah mendapatkan kredit.

2. SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

a. Devaluasi mata uang

Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 100,00 menjadi Rp. 100,00 dan Rp. 500,00 menjadi Rp. 50,00, sementara yang di bawah Rp. 100,00 tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.

b. Menekan laju inflasi

Dalam upaya membendung aju inflasi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun 1959 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan pereknomian negara.

c. Melaksanakan pembangunan nasional

Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( DEKON ) di Jakarta.Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi berdikari.

Periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara

Dari kehidupan masyarakat zaman praaksara, kita mendapatkan warisan berupa alat- alat dari batu, tulang, kayu, dan logam serta lukisan pada dinding-dinding gua. Masa lampau yang hanya meninggalkan jejak-jejak sejarah tersebut menjadi komponen penting dalam usaha menuliskan sejarah kehidupan manusia. Jejak-jejak tersebut mengandung informasi yang dapat dijadikan bahan penulisan sejarah dan akan disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya sampai turun temurun. Jejak sejarah yang histories merupakan jejak sejarah yang menurut para ahli memiliki informasi tentang kejadian-kejadian historis, sehingga dapat dipergunakan untuk penulisan sejarah.

Jejak historis ada dua, yaitu jejak historis berwujud benda dan jejak historis yang berwujud tulisan.Jejak historis berwujud benda merupakan hasil budaya/tradisi di masa kuno, misalnya tradisi zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan Perundagian.

a.Tradisi manusia hidup berpindah (zaman Paleolitikum)
Manusia di zaman hidup berpindah termasuk jenis Pithecanthropus. Mereka hidup dari mengumpulkan makanan (food gathering), hidup di gua-gua, masih tampak liar, belum mampu menguasai alam, dan tidak menetap.

Kebudayaan mereka sering disebut kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Disebut kebudayaan Pacitan sebab alat-alat budayanya banyak ditemukan di Pacitan (di Pegunungan Sewu Pantai Selatan Jawa) berupa chopper (kapak penetak) disebut juga kapak genggam. Karena masih terbuat dari batu maka disebut stone culture (budaya batu). Alat sejenis juga ditemukan di Parigi (Sulawesi) dan Lahat (Sumatra).

Kebudayaan Ngandong ditemukan di desa Ngandong (daerah Ngawi Jawa Timur) Alatnya ada yang terbuat dari tulang maka disebut  bone culture. Di Ngandong ditemukan juga kapak genggam, benda dari batu berupa  flakes dan batu indah berwarna yang disebut chalcedon.

b.Peningkatan hidup manusia memasuki hidup setengah menetap atau semisedenter  (zaman Mesolitikum)  Mereka sudah memiliki kemajuan hidup seperti adanya  kjokkenmoddinger (sampah kerang)danabris sous roche  (gua tempat tinggal). Alat-alatnya adalah kapak genggam (pebble) disebut juga kapak Sumatra, kapak pendek (hache courte), dan pipisan.

c.Tradisi manusia zaman hidup menetap (zaman Neolitikum)
Pada zaman ini, manusia sudah mulai food producing, yakni mengusahakan bercocok tanam sederhana dengan mengusahakan ladang.

Jenis tanamannya adalah ubi, talas, padi, dan jelai. Mereka menggunakan peralatan yang lebih bagus seperti beliung persegi atau kapak persegi dan kapak lonjong yang dipergunakan untuk mengerjakan tanah. Kapak persegi ditemukan di Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan Barat, sedangkan di Semenanjung Melayu kapak ini disebut kapak bahu. Kapak lonjong berbentuk bulat telur, banyak ditemukan di Sulawesi, Papua, atau kepulauan Indonesia Timur. Alat serpih untuk mata panah dan mata tombak ditemukan di Gua Lawa Sampung (Jawa Timur) dan Cabbenge (Sulawesi Selatan).

Di Malolo (Sumba Timur) ditemukan kendi air. Pada masa ini, terjadi perpindahan penduduk dari daratan Asia (Tonkin di Indocina) ke Nusantara yang kemudian disebut bangsa Proto Melayu pada tahun 1500 SM melalui jalan barat dan jalan utara. Alat yang dipergunakan adalah kapak persegi, beliung persegi, pebble (kapak Sumatra), dan kapak genggam.

Kebudayaan itu oleh Madame Madeleine Colani, ahli sejarah Prancis, dinamakan kebudayaan Bacson-Hoabinh. Kepercayaan zaman bercocok tanam adalah menyembah dewa alam.


d.Tradisi Megalitikum
Pada zaman ini, alat dibuat dari batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Menhir adalah tugu batu besar tempat roh nenek moyang, ditemukan di Sumatra Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dolmen adalah meja batu besar (altar), terdapat di Bondowoso, Jawa Timur. Sarkofagus adalah kubur peti batu besar. DiSulawesi, sarkofagus dikenal dengan sebutan waruga.

e.Tradisi zaman perundagian
Setelah hidup menetap, mereka semakin pandai membuat alat, bahkan dengan kedatangan bangsa Deutero Melayu pada 500 SM, mereka sudah mampu membuat alat dari logam (sering disebut budaya Dongson karena berasal dari Dongson). Zaman ini disebut zaman kemahiran teknologi. Mereka juga telah mengenal sawah dan sistem pengairan.

Pembuatan gerabah dilakukan masyarakat sampai sekarang, seperti di Jawa (Tuban; Gunung Tangkil dekat Bogor; desa Anjun dekat Pamanukan; Kasongan, Yogyakarta; Bayat Klaten; Gengkuang Garut), di Sumatra (daerah Gayo, Aceh), dan di Papua (desa Abare, Kayu Batu di Teluk Humboldt).

 Jenis benda logam yang dibuat di Indonesia pada zaman ini, antara lain, sebagai berikut.

1) Nekara, yaitu semacam tambur besar yang ditemukan di Bali, Roti, Alor, Kei, dan Papua.

2)Kapak corong, disebut demikian karena bagian tangkainya berbentuk corong. Sebutan lainnya adalah kapak sepatu. Benda ini dipergunakan untuk upacara. Banyak ditemukan di Makassar, Jawa, Bali, Pulau Selayar, dan Papua.

3)Arca perunggu, ditemukan di daerah Bangkinang, Riau, dan Limbangan, Bogor. Selain itu, ada perhiasan perunggu, benda besi, dan manik-manik. Kepercayaan di zaman perundagian adalah menyembah roh nenek moyang (animisme).

Migrasi Ras Proto Melayu dan Deutro Melayu

Proses Migrasi Ras Proto Melayu dan Deutro Melayu ke Indonesia

Sejarawan Belanda Van Heine mengatakan bahwa sejak 2000 SM yang bersamaan dengan zaman Neolitikum sampai dengan tahun 500 SM yang bersamaan dengan zaman perunggu mengalirlah gelombang perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau sebelah selatan daratan Asia ke Indonesia. Sekitar tahun 1500 SM, mereka terdesak dari Campa kemudian pindah ke Kampuchea dan melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Malaka.

Sementara itu, bangsa yang lainnya masuk ke pulau-pulau di sebelah selatan Asia tersebut, yakni Austronesia (austro artinya selatan, nesos artinya pulau). Bangsa yang mendiami daerah Austronesia disebut bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia mendiami daerah sangat luas, meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar (sebelah barat) sampai Pulau Paskah (sebelah timur) dan Taiwan (sebelah utara) sampai Selandia Baru (sebelah selatan).

Pendapat Van Heine Geldern ini diperkuat dengan penemuan peralatan manusia purba berupa beliung batu yang berbentuk persegi di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi di bagian barat. Beliung seperti itu juga banyak ditemukan di Asia, yakni di Malaysia, Birma (Myanmar), Vietnam, Kampuchea, dan terutama di daerah Yunan (daerah Cina Selatan).

Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap di Nusantara tersebut mendapat sebutan bangsa Melayu Austronesia atau bangsa Melayu Indonesia. Mereka yang masuk ke daerah Aceh menjadi suku Aceh, yang masuk ke daerah Kalimantan disebut suku Dayak, yang ke Jawa Barat disebut suku Sunda, yang masuk ke Sulawesi disebut suku Bugis dan Tanah Toraja, dan mereka yang masuk ke daerah Jambi disebut suku Kubu (Lubu).

Bangsa Melayu dapat dibedakan menjadi dua, yakni bangsa Melayu Tua dan Melayu Muda.
1.Bangsa Melayu Tua (Proto Melayu)
Bangsa Melayu Tua adalah orang-orang Austronesia dari Asia (Yunan) yang pertama kali ke Nusantara pada sekitar 1500 SM. Mereka datang ke Nusantara melalui dua jalan.

a.Jalan barat dari Yunan (Cina Selatan) melalui Selat Malaka (Malaysia) masuk ke Sumatra masuk ke Jawa. Mereka membawa alat berupa kapak persegi.

b.Jalan utara (timur) dari Yunan melalui Formosa (Taiwan) masuk ke Filipina kemudian ke Sulawesi kemudian masuk ke Irian. Mereka membawa alat kapak lonjong.

Bangsa Melayu Tua ini memiliki kebudayaan batu sebab alat-alatnya terbuat dari batu yang sudah maju, yakni sudah dihaluskan, berbeda dengan manusia purba yang alatnya masih kasar dan sederhana. Hasil budaya mereka dikenal dengan kapak persegi yang banyak ditemukan di Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Adapun kapak lonjong banyak digunakan mereka yang melalui jalan utara, yakni Sulawesi dan Irian. 

Menurut penelitian Von Heekern, di Kalumpang, Sulawesi Utara telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong yang dibawa orang Austronesia yang datang dari arah utara Indonesia melalui Formosa (Taiwan), Filipina, dan Sulawesi.

2.Bangsa Melayu Muda (Deutero Melayu)
Bangsa Melayu Muda yang disebut juga Deutero Melayu datang dari daerah Yunan (Cina Selatan) sekitar 500 SM. Mereka masuk ke Nusantara melalui jalan barat saja.

Bangsa Melayu Muda berhasil mendesak dan bercampur dengan bangsa Proto Melayu. Bangsa Deutero Melayu masuk melalui Teluk Tonkin (Yunan) ke Vietnam, lalu ke Semenanjung Malaka, terus ke Sumatra, dan akhirnya masuk ke Jawa.

Bangsa Deutero Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan Proto Melayu. Mereka sudah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi.

Hasil budayanya yang terkenal adalah kapak corong, kapak sepatu, dan nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa Deutero Melayu juga mengembangkan kebudayaan Megalitikum, yaitu kebudayaan yang menghasilkan bangunan yang terbuat dari batu besar. Hasil-hasil kebudayaan Megalitikum, misalnya, menhir (tugu batu), dolmen (meja batu), sarkofagus (keranda mayat), kubur batu, dan punden berundak. 

Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan Melayu Muda (Deutero Melayu) adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Sebelum kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara, sebenarnya telah ada kelompok-kelompok manusia yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Mereka termasuk bangsa primitif dengan budayanya yang masih sangat sederhana. 

Mereka yang termasuk bangsa primitif adalah sebagai berikut.

1.Manusia Pleistosin (purba)
Kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Demikian pula kebudayaannya sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti kembali, kecuali beberapa aspek saja. Misalnya, teknologinya yang masih sangat sederhana (teknologi paleolitik).

2.Suku Wedoid
Sisa-sisa suku Wedoid sampai sekarang masih ada, misalnya, suku Sakai di Siak serta suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Mereka hidup dari meramu (mengumpulkan hasil hutan) dan berkebudayaan sederhana. Mereka juga sulit sekali menyesuaikan diri dengan masyarakat modern.

3.Suku Negroid
Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Akan tetapi, di pedalaman Malaysia dan Filipina keturunan suku Negroid masih ada. Suku yang termasuk ras Negroid, misalnya, suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Mereka akhirnya terdesak oleh orang-orang Melayu Modern sehingga hanya menempati daerah pedalaman terisolir.

Menurut Heine Geldern, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia, yakni Yunan. Mereka datang melalui dua gelombang dan dua jalan.

•Gelombang Melayu Tua (Proto Melayu) 1500 SM melalui dua jalan. 

a) Jalan barat melalui Yunan –Malaka – Sumatra – Jawa, alat yang dibawa kapak persegi. 

b) Jalan Utara melewati Yunan– Formosa–Jepang– Filipina– Sulawesi Utara– Papua, alat yang dibawa kapak lonjong.

•Melayu Muda (Deutero Melayu) 500 SM merupakan kedatangan gelombang II melalui jalan barat.

pengertian arus listrik

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu.

Arus listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb/detik atau ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroAmpere ({\displaystyle \mu A}) seperti di dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat kuat 1-200 kiloAmpere (kA) seperti yang terjadi pada petir. dalam kebanyakan sirkuit arus searah dapat diasumsikan resistansi terhadap arus listrik adalah konstan sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltase dan resistansi sesuai dengan  hukum ohm.

Arus listrik merupakan satu dari tujuh satuan pokok dalam satuan internasional.^[4] Satuan internasional untuk arus listrik adalah Ampere(A). Secara formal satuan Ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang, bila dipertahankan, akan menghasilkan gayasebesar 2 x 10^-7 Newton/meter di antara dua penghantar lurus sejajar, dengan luas penampang yang dapat diabaikan, berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa udara.